Sumber Daya Manusia yang Terabaikan

MANAJEMEN PARTAI POLITIK (2)
Selasa, 30 Maret 2010 | 02:54 WIB
M Hernowo

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/30/02544220/sumber.daya.manusia.yang.terabaikan

Terlepas dari beberapa kontroversi di sekitarnya, pengusutan kasus Bank Century oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu telah memunculkan sejumlah harapan terhadap lembaga itu. Salah satunya adalah terciptanya lembaga legislatif yang kuat berkat sejumlah bintang-bintang muda di lembaga itu.

Para bintang itu antara lain Andi Rahmat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru berumur 34 tahun, M Romahurmuziy (Partai Persatuan Pembangunan, 35 tahun), Anas Urbaningrum (Partai Demokrat, 40 tahun), hingga Ganjar Pranowo (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 41 tahun).

Waktu memang belum sepenuhnya menguji integritas dan kapasitas para bintang muda tersebut. Namun, kecerdasan mereka dalam berpolitik, seperti membaca persoalan, berargumentasi, dan menggalang opini, setidaknya telah membuat kagum sejumlah orang.

Padahal, para bintang muda itu tidak banyak disebut di pemilu lalu. Saat itu, pamor mereka kalah oleh para artis hingga beberapa anak sejumlah politisi terkemuka yang menjadi calon anggota legislatif (caleg). Ironisnya, mereka yang ramai diperbincangkan di pemilu lalu itu sampai sekarang tidak banyak terdengar kiprahnya di DPR.

Para bintang muda yang muncul di Panitia Khusus Bank Century umumnya merupakan bekas aktivis organisasi. Andi Rahmat sebelumnya menjadi anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Ganjar mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Romahurmuziy lama berkecimpung di Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, dan Anas merupakan mantan orang nomor satu di Himpunan Mahasiswa Islam.

Maruarar Sirait, salah satu bintang Pansus Bank Century dari PDI-P, yang juga mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, menuturkan, kiprahnya di parlemen banyak dibantu oleh pengalamannya berorganisasi.

Menurut Maruarar, berpolitik tidak hanya membutuhkan pengetahuan terhadap tugas DPR atau aturan perundang-undangan, tetapi juga perlu prinsip, keyakinan, jaringan, serta keahlian lain, seperti seperti lobi dan menggalang opini. ”Berbagai keahlian itu dapat kita pelajari saat berorganisasi,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Organisasi Partai Hati Nurani Rakyat Suaidi Marasabessy. Menurut dia, untuk menjadi politisi andal harus memiliki kompetensi, integritas, dan jaringan.

Kaderisasi

Kesadaran bahwa politisi harus memiliki banyak keahlian juga dimiliki semua pengurus partai. Dengan demikian, selain berusaha merekrut calon kader yang berkualitas, seperti mantan aktivis mahasiswa atau intelektual, sejumlah partai juga berusaha meningkatkan kemampuan kadernya. Misalnya lewat pelatihan atau kursus tertentu.

Bahkan, meski belum ideal, sejumlah partai telah membangun sistem untuk menyaring para kadernya. Misalnya, meski belum dapat disebut ideal, PKS memiliki pola kaderisasi yang relatif terencana, hingga dibutuhkan waktu antara delapan hingga sebelas tahun bagi kader untuk bisa mengisi jabatan publik, seperti DPR.

Hal serupa juga terjadi di Partai Golkar. Untuk dapat dicalonkan sebagai caleg partai itu, harus lebih dahulu menjadi pengurus partai setidaknya selama satu periode atau 10 tahun menjadi anggota partai. Caleg utama di DPR umumnya diisi oleh pengurus DPP Partai Golkar. Demikian seterusnya.

Dengan cara ini, diharapkan mereka yang menjadi caleg Partai Golkar tidak hanya memiliki keahlian berpolitik, tetapi memahami ideologi, kebijakan, dan sifat partai.

Berbagai kebijakan itu diyakini menjadi faktor penting hingga Partai Golkar saat ini dinilai memiliki banyak kader berkualitas di parlemen. Dengan demikian, meski tidak menang Pemilu 2009, mereka sering memegang peranan penting dan memenangkan pertarungan di DPR.

Namun, beberapa partai, terutama partai baru, belum memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia, seperti PKS dan Partai Golkar. Akibatnya, dengan dalih keterbatasan waktu dan kesibukan administrasi, beberapa partai bahkan menyusun daftar caleg dengan pertimbangan utama

tingkat popularitas atau kemampuan finansial. Pertimbangan selanjutnya baru tentang hal-hal seperti pengalaman berorganisasi, kompetensi, dan jaringan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok bahkan mengaku, manajemen sumber daya manusia masih menjadi persoalan paling krusial di partainya. ”Demokrat ini minim pengalaman manajemen,” ucap Mubarok.

Hal ini, antara lain, dapat dilihat dari perekrutan anggota DPR di Partai Demokrat yang amat terbuka. ”Siapa saja yang punya bakat politik atau bakat lain silakan jadi anggota dan berpeluang diterima. Maka jangan heran ada orang baru (di Partai Demokrat) jadi anggota DPR,” kata Mubarok.

Kenyataan ini setidaknya terlihat dalam Pansus Bank Century. Dengan anggota DPR terbanyak, yaitu 148 dari 560 kursi di parlemen, mereka gagal memenangkan opsi A, yaitu tidak ada masalah dalam kebijakan pemberian dana talangan untuk Bank Century. Delapan anggota Pansus dari partai itu juga gagal memasukkan usulan dipanggilnya sejumlah bankir dan praktisi keuangan untuk didengar keterangannya dalam pansus.

Akhirnya, Budiman Sudjatmiko dari Departemen Pemuda dan Mahasiswa PDI-P, menuturkan, refleksi partainya dalam 10 tahun terakhir menunjukkan, jika partai hanya bicara target suara, pembahasan selanjutnya hanya seputar masalah logistik dan uang. Akibat selanjutnya, militansi dan kaderisasi partai akan jatuh karena tidak terurus.

Untuk itu, lanjut Budiman, konsentrasi PDI-P selanjutnya akan diarahkan pada kaderisasi.

Hal serupa disampaikan Bambang Soesatyo, Ketua Partai Golkar. ”Partai yang punya banyak kader berkualitas dapat banyak berkiprah di parlemen dan menarik massa,” katanya.

Lili Romli, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menambahkan, ada tiga hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia di partai, yaitu tentang perekrutan, promosi, dan pengambilan keputusan partai.

Perekrutan, menurut Romli, saat ini banyak bersifat instan dan bahkan oportunis. ”Apakah ada perjenjangan yang jelas untuk menduduki jabatan tertentu? Selain itu, apakah keputusan kebijakan partai diambil secara demokratis?” tanya Romli.

Kuskridho Ambardi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menambahkan, format kaderisasi juga harus jelas. Kaderisasi untuk partai yang ada di pemerintahan harus difokuskan pada bagaimana mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Fokus kaderisasi partai yang ada di luar pemerintahan adalah mencari program alternatif.

Akhirnya, berbagai program kaderisasi itu harus dilakukan secara serius sebab kalah atau menang dalam pemilu hanya satu persoalan dalam berpolitik. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana mengelola kekuasaan (bagi yang menang) untuk kesejahteraan rakyat dan bagaimana menyiapkan alternatif (bagi yang kalah).

Hal itu hanya dapat terwujud jika partai punya kader yang berkualitas, tidak hanya populer atau punya banyak uang.

Yang juga harus diingat, tidak ada jalan pintas untuk kaderisasi. Untuk dapat tampil prima di Pansus Bank Century, para bintang muda DPR, seperti Andi Rahmat, butuh berbagai keahlian yang antara lain didapat dari belajar dan pengalaman berorganisasi selama bertahun-tahun. (dwa/idr/day/sie/why/ ana/nta/fer/bur)




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: