Cetak Biru Pembangunan Pertanian

Senin, 26 April 2010 | 05:03 WIB
Bustanul Arifin

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/26/05033485/cetak.biru.pembangunan.pertanian

Seorang sahabat ahli teknologi informasi bertanya apakah Indonesia saat ini memiliki cetak biru pembangunan pertanian. Agak sulit menjawab pertanyaan ”sederhana, tetapi strategis” tersebut.

Dengan sedikit menghibur, saya menjawab, dokumen cetak biru pembangunan pertanian telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 dan secara strategis juga tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan kesadaran penuh, saya tahu dua dokumen negara itu tak eksplisit berisi cetak biru pembangunan pertanian. UU No 17/2007 memang menyebutkan tahapan 5 tahunan strategi pembangunan sebagai berikut: (1) membangun Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik (RPJM 1); (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian (RPJM 2); (3) membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan iptek (RPJM 3); dan (4) mempercepat pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif.

RPJPN itu tentu tidak mencantumkan cetak biru pembangunan pertanian, seperti ditemukan dalam buku teks ekonomi pembangunan pertanian, misalnya.

Dalam RPJM 2010-2014, kerangka acuan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga tidak ditemukan langkah sistematis selama lima tahun ke depan, misalnya untuk mengembalikan pembangunan pertanian ke khitah sebagai basis pembangunan ekonomi Indonesia, yang bervisi kesejahteraan.

RPJM 2010-2014 terdiri atas tiga buku: Buku I menjabarkan visi, misi, program aksi, dan 11 prioritas nasional pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono dengan visi besar ”terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”; Buku II menjelaskan pembangunan 9 bidang kehidupan dengan nuansa ”memperkuat sinergi antarbidang pembangunan”; dan Buku III memuat rencana pembangunan 7 wilayah Indonesia dengan semangat ”memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta antardaerah”.

Penjelasan yang terkait pembangunan pertanian ditemukan dalam Buku II, terutama Bab 3 tentang Ekonomi serta Bab 10 tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Rencana pembangunan yang diuraikan dalam Bab Ekonomi hanya ”hal-hal biasa”, seperti investasi, ekspor, industri, pariwisata, keuangan negara, dan moneter.

Semangat meningkatkan daya saing perekonomian memang mendapat porsi memadai. Pada Bab 10 dicantumkan prioritas bidang ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan lima prioritas: (1) peningkatan produksi dan produktivitas, (2) peningkatan efisiensi sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (3) peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan, (4) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk, serta (5) peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Penyebutan tiga sektor sekaligus untuk mengakomodasi kepentingan administrasi, penganggaran, dan tanggung jawab birokrasi pada tiga kementerian besar sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Perhitungan hasil pembangunan umumnya dituangkan dalam kinerja ekonomi, pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) pertanian, yang terdiri atas lima subsektor besar: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Kinerja sektor pertanian selama RPJM 1 atau era KIB I sebenarnya tak terlalu buruk walau sempat tertatih pada awal periode. Kecuali subsektor kehutanan, empat subsektor lain tumbuh di atas 3 persen per tahun kendati nilai tukar petani tidak membaik secara signifikan. Angka pertumbuhan sempat tercatat 4,8 persen per tahun pada 2008 karena faktor musim serta meningkatnya harga komoditas pangan dan hortikultura.

Setelah harga dunia kembali ”normal”, pada 2009 pertumbuhan pertanian tercatat 3,5 persen per tahun. Supply response subsektor perkebunan yang lambat terhadap kenaikan harga global membawa perbaikan kinerja komoditas kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, karet, dan lainnya pada 2010.

Tahun 2009, pertumbuhan subsektor perkebunan 6 persen per tahun. Pulihnya aktivitas ekspor ikan tangkap dan udang pada 2009 melonjakkan kinerja pertumbuhan subsektor perikanan di atas 5 persen. Namun, para analis memperkirakan, kinerja pertumbuhan sektor pertanian tahun ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, sekitar 3,6 persen per tahun.

Sulit berharap lonjakan kinerja pertanian bisa seperti dekade 1980-an, yakni 6 persen per tahun atau ketika ada kejelasan cetak biru pembangunan pertanian walaupun hanya selintas kalimat politik ”menciptakan sektor pertanian yang tangguh”. Seluruh energi bangsa dan fokus kebijakan ekonomi makro dikerahkan untuk mencapai landasan pembangunan ekonomi bangsa itu. Ketika cetak biru pembangunan pertanian kembali diabaikan pada dekade 1990-an, ketangguhan sektor pertanian pun ambruk bersamaan dengan krisis moneter Asia.

Kini, cetak biru pembangunan pertanian harus diperjelas oleh negara agar dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi dan pengampu kepentingan lainnya. Kosakata yang digunakan tidak harus

rumit agar mudah dipahami dan dimengerti, misalnya dengan menekankan pada ”inovasi”.

Apakah cetak biru ini bertentangan dengan RPJPN dan RPJM? Tidak. Cetak biru pembangunan pertanian yang bervisi pada ”inovasi” justru mampu merangkum dan mengikat lima prioritas di atas: produktivitas, efisiensi, keterpenuhan, daya saing, dan kapasitas masyarakat. Dalam ekonomi, pembangunan pertanian dikatakan berhasil apabila mampu menjadi pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja bagi perekonomian sehingga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Memajukan inovasi dalam pembangunan pertanian mungkin tak tercapai dalam waktu lima tahun, perlu satu generasi lagi. Di sini diperlukan kebesaran hati para pemimpin untuk tidak bervisi jangka pendek, tapi jauh strategis ke depan sebagai negarawan.

Bustanul Arifin Guru Besar Unila; Ekonom INDEF; Professorial Fellow di MB-IPB




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: