Produksi Naik, Pendapatan Riil Tidak Meningkat
Senin, 26 April 2010 | 05:01 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/26/05015751/petani.makin.miskin

Jakarta, Kompas – Pendapatan riil petani tidak juga meningkat meski produksi pangan terus meningkat. Padahal, setiap tahun, 25 juta rumah tangga petani memproduksi pangan, meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, yang nilainya Rp 258,2 triliun.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, nilai tukar petani terus merosot. Pada tahun 1976, nilai tukar petani 113, pada 1979 dan 1989 bahkan mencapai angka tertinggi, yakni 117. Namun, pada 1993 merosot menjadi 95 dan tahun 2009 nilai tukar petani bulanan tertinggi hanya 101.

Penguasaan lahan petani juga makin sempit. Jumlah petani yang berubah status menjadi buruh tani pun makin banyak karena tidak lagi memiliki lahan sendiri.

Sumitra (62), petani Desa Baiawak, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, misalnya, kini menggarap lahan yang disewanya. Lahan pertanian seluas 0,5 hektar yang pernah dimilikinya telah terjual.

”Sewa lahan terus naik, belum lagi biaya pupuk, obat, upah buruh, dan bayar pompa. Boro-boro beli barang, bisa makan cukup dan tak punya utang saja sudah sangat bersyukur,” katanya, akhir pekan lalu di Majalengka.

Jumlah petani gurem atau dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar pada sensus pertanian tahun 1993 mencapai 10,69 juta rumah tangga petani. Namun, setahun kemudian, jumlahnya naik 2,6 juta rumah tangga petani menjadi 13,29 juta rumah tangga petani.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Endriatmo Soetarto, jumlah petani yang ”lapar” akan tanah makin banyak. Di Mahkamah Agung saat ini ada sekitar 7.000 kasus agraria.

Untuk itu, harus diberikan akses terhadap lahan kepada petani melalui implementasi reforma agraria. Untuk memberikan jaminan lahan sebagai sumber kesejahteraan petani, kata Endriatmo, perlu dukungan keuangan, teknologi, dan pendampingan agar petani tahu bagaimana memanfaatkan tanah untuk kesejahteraan mereka sehingga tidak berpindah ke pemilik modal.

Endriatmo meyakini, pemberian akses lahan bagi petani disertai dukungan pengelolaan akan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian sekaligus Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo, peningkatan produksi pangan tidak mampu memberikan peningkatan pendapatan riil yang memadai bagi aktor utama peningkatan produksi pangan, yaitu petani.

Ini karena kebijakan pangan nasional terjebak dalam peningkatan produksi yang membabi buta. Peluang investasi usaha budidaya pangan diberikan kepada swasta nasional dan multinasional, yang selama ini menggarap sarana produksi yang menjadi kunci penguasaan pangan nasional.

Rudi menegaskan, kesejahteraan petani terabaikan akibat ketidakjelasan arah pengembangan teknologi dan tidak konsistennya kebijakan. Sementara itu, kelembagaan yang berkenaan dengan petani dan pertanian cenderung makin tergerus.

Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor, Bungaran Saragih, dalam bukunya Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, menyebutkan, politik pertanian pada masa lalu yang berorientasi pada peningkatan produksi ”menjebak” petani pada kegiatan usaha tani yang nilai tambahnya kecil.

Sementara itu, kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah besar, seperti perdagangan, pengadaan sarana produksi pertanian, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk pertanian (off farm) diserahkan kepada yang bukan petani.

Struktur usaha tani yang disparsial, asimetris, dan cenderung terdistorsi menimbulkan masalah transmisi, seperti transmisi harga tidak simetris.

Penurunan harga di tingkat konsumen langsung ditransmisikan dengan cepat dan sempurna ke petani. Namun,

kenaikan harga ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna ke petani.

Persoalan lain yang juga mesti dihadapi petani adalah mudah rusaknya komoditas pertanian. Akibatnya, petani ”mudah menyerah” pada kehendak pedagang, terutama soal harga semata agar produknya segera terjual sebelum rusak. Ini yang membuat pendapatan petani tak juga meningkat secara riil.

Riset Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang di 21 kecamatan menyebutkan, petani tak punya daya tawar. Penyediaan sarana dan harga hasil panen ditentukan oleh pemilik modal (pedagang).

Dengan kata lain, semakin tinggi produktivitas petani, semakin tinggi nilai tambah yang diterima pelaku dan kegiatan usaha di luar usaha tani.

Kebijakan elitis

Ketimpangan keadaan itu, menurut Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, karena kebijakan pertanian pada umumnya ditentukan sangat elitis.

Petani, kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, masih sulit mengakses permodalan dan belum mendapat dukungan teknologi pascapanen yang memadai.

Hal itu pula yang dihadapi petani di Jombang. Panen musim hujan tahun ini, menurut Wakil Kepala Bulog Subdivre Surabaya Selatan Awaludin Iqbal, sebanyak 417 ton dari 825 ton beras petani tak memenuhi syarat. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2009.

Hal ini antara lain karena penanganan pascapanen yang kurang baik akibat tidak adanya sarana dan prasaran pascapanen yang memadai. ”Saya jual saja gabah yang masih agak basah ke tengkulak Rp 1.900 per kilogram, yang penting ada yang beli,” kata Siman, petani Desa Miyagan, Kecamatan Mojoagung, Jombang.

Padahal, Bulog membeli gabah kering panen di tingkat petani Rp 2.640 per kilogram, dengan kadar air maksimum 25 persen dan hampa 20 persen.

Menguntungkan industri

Rencana pemerintah mengembangkan kawasan pangan (food estate) juga tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani. Menurut

Guru Besar Teknologi Industri Pertanian IPB E Gumbira Said, pengembangan usaha budidaya oleh pengusaha, seperti food estate, hanya menguntungkan industri besar dan perolehan devisa negara. Tidak berimbas nyata ke petani.

Rudi menegaskan, terkait pengembangan kawasan pangan, pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan petani.

”Kemitraan mutualistik antara petani dan badan usaha milik negara atau daerah lebih ideal. Jika tidak, peminggiran peran petani akan terjadi secara perlahan,” katanya.

Menurut Rudi, perlu dukungan kebijakan makro, baik moneter maupun fiskal, untuk mendorong dan melindungi pertanian. Hal itu terutama berupa kebijakan yang mendorong keterkaitan antara urban dan rural area melalui kegiatan produktif sektor usaha mikro kecil dan menengah.

”Ini penting tidak saja untuk mendorong pengembangan agribisnis dan kemandirian pangan, tetapi sekaligus mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran,” ujar Rudi.

Peningkatan pengeluaran pemerintah, menurut Rudi, seharusnya tidak hanya difokuskan pada peningkatan total permintaan, tetapi juga untuk meningkatkan total suplai, seperti pengembangan infrastruktur pedesaan, jaringan irigasi, pasar produk pertanian, meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, serta reforma agraria. (MAS/THT/SIN)




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: